Tapsel, 26/2/2026, RedMol. Id
Miris juga melihatnya. Rasanya seperti lagi nonton final liga kampung: penonton sudah siap sorak-sorai, eh yang bikin gol malah perasaan sendiri. Bukan soal orang pindah kewarganegaraan—itu hak, bukan kuis rebutan. Tapi kalimatnya itu lho, “cukup saya yang WNI, anak-anak jangan.” Nah, itu seperti cabe rawit nyelip di antara gorengan. Kecil, tapi pedasnya bikin se-RT minum es teh.
Pertengahan Februari 2026, linimasa mendadak riuh. Video Dwi Sasetyaningtyas beredar cepat. Netizen + video 30 detik = debat nasional tiga hari tiga malam. Yang dipersoalkan bukan dokumen dari Home Office Inggris itu, melainkan diksi. Ah, diksi… benda kecil yang kalau salah pakai bisa lebih tajam dari pisau dapur emak.
Publik lalu teringat satu hal: status penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa negara. Dana publik. Uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak tukang bakso sampai pegawai kantoran. Sejak 2013 sampai 2025, sekitar 55 ribu lebih penerima dibiayai untuk magister, doktoral, hingga spesialis. Itu bukan angka kecil. Itu seperti satu stadion kecil penuh orang-orang yang diberi amanah.
Di sinilah rasa menjadi sensitif. Beasiswa bukan sekadar tiket kuliah. Ia semacam janji tak tertulis: belajar tinggi, pulang, lalu berkontribusi. Bukan berarti harus selamanya tinggal. Tapi ada etika, ada rasa. Negara mungkin tak sempurna, tapi ia tetap rumah negara yang membiayai.
Nasionalisme hari ini memang tak sesederhana zaman poster perjuangan. Dunia terbuka. Mobilitas lintas negara biasa. Anak muda kerja di Berlin, riset di Tokyo, bisnis di London. Itu wajar. Tapi nasionalisme bukan lomba siapa paling keras teriak “NKRI harga mati” . Juga bukan soal warna paspor. Kalau nasionalisme diukur dari warna, mungkin lomba 17-an diganti lomba cap imigrasi.
Tapi ya itu tadi, etika tetap satu warna: integritas. Ruang digital bukan ruang tamu yang kalau salah ngomong tinggal bilang, “eh tadi bercanda.” Ia alun-alun. Sekali bicara, gema ke mana-mana. Dulu salah ngomong ditegur tetangga. Sekarang salah caption ditegur satu republik. Kata-kata tak lagi ringan. Ia punya jejak, punya tanggung jawab.
Ketika muncul kabar soal kewajiban kontribusi dan pengembalian dana, isu pun bergeser. Bukan lagi soal bangga atau tidak bangga. Tapi soal amanah. Dana publik itu seperti titipan. Kalau tak bisa ditunaikan sesuai kesepakatan, ya ada konsekuensi. Bukan dendam. Bukan kebencian. Tapi akuntabilitas.
Permintaan maaf kemudian disampaikan. Dan di situ kita belajar: semua orang bisa terpeleset kulit pisang bernama “pilihan kata”. Bedanya, ada yang bangun lalu bersih-bersih, ada yang masih debat panjang soal siapa yang nanam pohonnya. Mengakui salah bukan berarti kalah. Kadang itu justru tanda sudah lulus ujian kedewasaan.
Sobat, mungkin yang perlu kita renungkan bukan siapa paling Indonesia, tapi siapa paling bertanggung jawab. Paspor boleh beda warna. Karier boleh lintas benua. Tapi etika tetap satu warna: integritas.
Bangga jadi Indonesia bukan berarti anti global. Punya mimpi internasional bukan berarti harus mengecilkan asal. Dunia ini luas, tapi akar tetap penting. Pohon setinggi apa pun tetap butuh tanah.
Jadi sebelum mengunggah sesuatu, tanya dulu: ini sekadar emosi, atau sudah refleksi? Karena reputasi dibangun bertahun-tahun, tapi bisa goyah oleh satu kalimat.
Kopi boleh pahit. Hidup boleh kompetitif. Tapi jangan sampai kata-kata kita lebih pahit dari ampas di dasar cangkir.
(IAB)
