Tapanuli Selatan, 9/12/2025, Redmol. Id — Di negeri yang sering kehabisan stok pemimpin berani, tiba-tiba muncul sebuah cerita dari ujung Sumatera yang membuat publik menoleh. Bukan kisah skandal, bukan drama politik murahan, bukan pula pejabat yang sibuk berpose ketika rakyat butuh.
Ini adalah cerita tentang seorang bupati yang memilih melangkah saat keadaan sedang panas.
Ketika Banyak Pemimpin Menghilang, Yang Satu Ini Muncul
Dalam panggung politik lokal, badai sering kali membuat pejabat menepi. Bencana datang—mereka hilang. Rakyat menunggu tindakan—mereka menunggu kamera.
Namun Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, memilih jalan yang berbeda. Baru hitungan bulan menjabat, ia sudah membuat riak besar—bahkan gelombang—melalui langkah yang tidak banyak dipilih pemimpin daerah: ia menyingkap dugaan praktik penebangan hutan yang mengancam wilayahnya.
Awal yang Penuh Harapan
27 November 2025, Tapanuli Selatan berdiri menerima Anugerah Bakti Nusantara 2025 untuk program 1000 kolam. Sebuah capaian membanggakan. Sebuah permulaan yang tenang.
Namun ketenangan itu hanya sekejap.
Karena setelah itu, yang terjadi adalah babak paling mengejutkan.
Daftar yang Mengguncang Tapanuli Selatan
Dalam sebuah pernyataan publik yang viral, Gus Irawan mengangkat selembar daftar—dan tanpa ragu mengungkapkan nama-nama Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang diduga terkait aktivitas pembalakan di wilayah rawan Tapanuli Selatan.
Nama-nama itu dibacakan lantang, satu per satu:
Jalaluddin Pangaribuan – 20 ha
Jont Anson Silitonga – 25 ha
M. Nur Batubara – 15 ha
M. Agus Irian – 21 ha
Irsan Ramadan Siregar – 11 ha
Hamka Hamid Nasution – 20 ha
Feri Saputra Siregar – 20 ha
David H. Panggabean – 19,8 ha
Vanggara Fatur Rahman Ritonga – 48 ha
Ramlan Hasri Siahaan – 45 ha
Asmadi Ritonga – 14 ha
Tidak ada sensor. Tidak ada penyamaran.
Dan publik pun terbelalak.
Gus menegaskan bahwa daftar itu bukan sembarang catatan: “Masyarakat berhak tahu siapa saja yang memiliki lahan dan diduga terlibat aktivitas di kawasan yang rawan.”
Dengan satu langkah itu, ia menyalakan api diskusi nasional.
Pertarungan Narasi: Ketika SIPUHH Jadi Sorotan
Tidak berhenti di situ, Gus mengarahkan sorot lampu ke Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).
Menurut Kementerian Kehutanan, sistem itu bukan izin tebang—hanya pencatatan administrasi.
Namun Gus mengangkat dokumen yang keluar dari sistem tersebut:
nama pemegang lahan, luas hektare, titik koordinat.
Semuanya tertulis jelas.
“Kalau sudah disetujui Kemenhut, orang boleh tebang kayu. Katanya bukan izin,” ujarnya.
“Sama seperti karcis nonton bioskop—bukan surat izin, tapi tetap bisa masuk.”
Pernyataan itu berseberangan dengan klarifikasi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, yang menyebut bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan pada Oktober 2025.
Namun Gus balik menyoroti tumpang tindih aturan:
“Satu regulasi bilang wewenang daerah. Regulasi lain tetap menerbitkan dokumen penebangan. Kalau bukan izin… lalu apa? Surat undangan piknik?”
Ucapannya meletus seperti petir di tengah hutan yang senyap.
Pemimpin yang Muncul Ketika Dibutuhkan
Langkah itu bukan tanpa risiko.
Ia tahu ada kekuatan yang terusik.
Ia tahu ada kepentingan yang mungkin terganggu.
Namun ia tetap berdiri.
Tetap bicara.
Tetap mengungkap.
Gus Irawan menganggap keberanian bukan aksesori jabatan—melainkan kewajiban seorang pemimpin.
Dan di tengah riuh rendah birokrasi yang sering kali membuat rakyat putus asa, langkahnya menjadi napas lega: ternyata masih ada pemimpin yang berani berdiri saat situasi belum aman.
Harapan di Tengah Hutan yang Gundul
Di balik batang-batang yang tumbang, peraturan yang tumpang tindih, dan bisik kepentingan yang tak tampak, muncul satu tokoh yang memilih menyingkap apa yang selama ini hanya dibicarakan diam-diam.
Dari Tapanuli Selatan, sebuah pesan mengalir ke seluruh negeri:
Bahwa keberanian masih ada.
Bahwa integritas belum punah.
Dan bahwa satu pemimpin bisa menyalakan semangat banyak orang.
Semoga keberanian itu menular—dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya.
Dari yang berkuasa, ke yang mengawasi.
Dari pemerintah… kepada rakyatnya. (IAB)
